Utang Pemerintah Pusat Republik Indonesia

Rp 10.293.690.000.000.000

Angka resmi terakhir: Rp 10.293 triliun (30 Juni 2026, Kemenkeu)
Bunga utang Rp 19.008.118 /detik
Bagikan Bagikan ke media sosial →

Utang

6 indikator
Utang per penduduk
Rp 35.854.022
287,1 juta penduduk (BPS, proyeksi 2026)
Sumber →
Utang per pekerja
Rp 69.707.388
147,67 juta penduduk bekerja (Sakernas, Feb 2026)
Sumber →
Komposisi utang
87,1% SBN
SBN 87,1%Pinjaman 12,9%
20,6% dari SBN dalam valuta asing
Sumber →
Pembayaran bunga tahun berjalan
Rp 281,6 T
47,0% dari pagu setahun (Rp 599,4 T)
Realisasi Januari–Juni 2026
Sumber →
Defisit APBN berjalan
Rp 196,5 T
0,8% PDB · batas UU 3,0% PDB
Realisasi Januari–Juni 2026
Sumber →
Tenor rata-rata utang
7,7 tahun
Rata-rata tertimbang sisa jatuh tempo seluruh portofolio (ATM)
Sumber →

Konteks

3 indikator
Rasio utang terhadap PDB
41,3%
Indonesia41,3%
Malaysia65,3%
Thailand65,64%
Filipina63,2%
Batas UU Keuangan Negara: 60,0% PDB
Sumber →
Utang luar negeri pemerintah
USD 216,3 mi
Bagian dari total utang yang berdenominasi valas; Bank Indonesia, Juni 2026
Sumber →
Cadangan devisa
USD 145,3 mi
Setara 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
Sumber →

Bagikan

Metodologi

Angka besar di halaman ini bukan pengukuran waktu nyata. Sejak Oktober 2025, posisi utang pemerintah pusat dilaporkan resmi oleh Kementerian Keuangan setiap triwulan (tiga bulan), biasanya lima sampai tujuh minggu setelah akhir triwulan. Yang kami lakukan sederhana: mengambil rilis resmi terakhir, lalu menambahkannya secara linier memakai laju pertumbuhan utang tahun berjalan.

Laju itu dihitung dari selisih posisi utang antara dua rilis triwulanan terakhir, dibagi jumlah detik di antaranya. Untuk penghitung bunga, kami memakai pagu pembayaran bunga utang dalam APBN tahun berjalan dibagi jumlah detik dalam setahun. Keduanya adalah rata-rata, bukan aliran kas harian: penerbitan SBN menumpuk pada lelang dua minggu sekali, dan pembayaran kupon jatuh pada tanggal tertentu.

Karena itu, angka yang berjalan di layar Anda adalah estimasi. Selalu lebih andal membaca baris kecil di bawah penghitung, yaitu posisi resmi terakhir beserta tanggalnya. Setiap kali rilis baru terbit, penghitung disetel ulang ke angka resmi itu, sehingga estimasi tidak pernah menyimpang lebih dari satu siklus pelaporan.

Cakupannya adalah utang pemerintah pusat: Surat Berharga Negara dan pinjaman, dalam rupiah maupun valuta asing. Tidak termasuk utang BUMN, utang pemerintah daerah, maupun kewajiban yang bersifat kontinjen seperti jaminan proyek. Definisi ini mengikuti laporan Kemenkeu agar angka di sini dapat dibandingkan langsung dengan dokumen resmi.

Seluruh kode dan berkas data situs ini terbuka. Bila Anda menemukan kekeliruan angka, asumsi, atau penerjemahan istilah, silakan buka isu di repositori.

Pertanyaan umum
Apakah angka ini resmi?
Tidak. Situs ini tidak berafiliasi dengan pemerintah. Angka resminya adalah yang tertulis di baris kecil di bawah penghitung, bersumber dari Kemenkeu.
Mengapa berbeda dengan angka di berita?
Berita umumnya mengutip posisi akhir triwulan, sedangkan penghitung ini menambahkan estimasi sejak tanggal tersebut. Perbedaan juga muncul bila sumber lain memasukkan utang BUMN.
Seberapa sering data diperbarui?
Setiap triwulan, mengikuti rilis posisi utang DJPPR Kemenkeu. Bila rilis terlambat, sebuah penanda kecil muncul di dekat penghitung dan menyebutkan umur data.
Bolehkah angka ini dipakai untuk liputan?
Boleh, dengan menyebut posisi resmi dan tanggalnya, bukan angka estimasi per detik. Berkas data mentah tersedia di repositori.